Masalah Mangrove di Pesisir Jawa Tengah dan Dampaknya pada Nelayan
Banyak nelayan pesisir pantai utara (pantura) di Jawa Tengah mengeluhkan hilangnya hutan mangrove akibat berbagai faktor seperti konversi lahan untuk tambak, penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, pembangunan jalan tol, serta abrasi. Perubahan iklim juga memperparah kondisi tersebut, sehingga menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan para nelayan.
Mangrove menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan rajungan. Tanpa adanya hutan mangrove, hasil tangkapan nelayan menurun drastis, bahkan mendekati 100 persen dibanding sepuluh tahun lalu. Hal ini membuat pendapatan nelayan sangat turun, memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka.
Anggota kelompok pemberdayaan perempuan Puspita Bahari Desa Purworejo, Musakori, menyampaikan bahwa banjir rob yang terjadi enam bulan lalu memperparah kerusakan hutan mangrove. “Sulit tumbuh,” ujarnya dalam sebuah acara konferensi internasional pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Menurut dia, luasan mangrove berkurang dari dua hektare menjadi satu hektare akibat konversi lahan untuk tambak, pembangunan jalan tol, dan abrasi.
Dahulu, Musakori dan isterinya, Siti Darwati, bisa menangkap sekitar 15 kilogram kepiting setiap hari. Kini, mereka hanya mampu menangkap setengah kilogram saja. Sebelumnya, rajungan dan bawal putih melimpah karena kondisi mangrove yang baik. Kini, hal itu hanya menjadi kenangan.
Selain kepiting, hasil tangkapan ikan lainnya juga mengalami penurunan. Musakori dan isterinya, yang setiap hari melaut, hanya mampu membawa pulang uang Rp 80 ribu setelah menjual hasil tangkapan ikan. Ini menunjukkan betapa sulitnya kehidupan para nelayan saat ini.
Kelompok Nelayan Puspita Bahari tersebar di beberapa desa, seperti Desa Morodemak, Purworejo, dan Margolindung Kecamatan Bonang, Demak. Mereka telah mendirikan koperasi yang beranggotakan 30 orang, dengan ketua koperasi adalah Siti Darwati. Sejak tahun 2016, kelompok ini mulai melakukan penanaman mangrove di daerah yang kehilangan hutan mangrove. Mereka menanam mangrove jenis Rhizophora dan Avicennia yang memiliki fungsi ekologis sebagai penahan gelombang dan abrasi pantai.
Penggerak Koperasi Nelayan Tambakrejo, Gayamsari, Kota Semarang, Marzuki, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan semakin memperburuk kondisi nelayan. Hasil tangkapan ikan menurun, sehingga nelayan mengalami kesulitan ekonomi.
Sepuluh tahun lalu, nelayan mudah menemukan kerang dara, kerang simping, kepiting, rajungan, dan udang. Kini, populasi ikan tersebut semakin berkurang. Marzuki mencontohkan bahwa dulu nelayan bisa mendapatkan pendapatan antara Rp 5-8 juta per sekali menangkap ikan. Kini, mencapai pendapatan Rp 200.000-Rp 300.000 sangat sulit.
Untuk mengatasi kesulitan ini, Marzuki dan rekan-rekannya menangkap kerang hijau, yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan ikan. Harga kerang hijau per kilogram hanya Rp 10 ribu, sedangkan harga ikan kakap per kilogram mencapai Rp 50 ribu. Meskipun harganya rendah, kerang hijau melimpah pada musim panen raya antara Agustus-November. Setiap nelayan bisa mendapatkan 50-100 kilogram kerang hijau dalam sekali penangkapan.
Nelayan Tambakrejo mengelola penjualan kerang hijau secara kolektif melalui koperasi yang beranggotakan 25 orang. Meski pendapatan masih rendah, mereka tetap berusaha bertahan dengan cara ini.
Musakori dan Marzuki berharap pemerintah serius dalam merehabilitasi mangrove, bukan hanya sekadar menggelar kegiatan seremonial di desa dengan memberikan bibit secara simbolis. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan dampak kerusakan pesisir akibat ulah pelaku industri yang merusak ekosistem pesisir. “Seharusnya pemerintah tegas memberi sanksi,” kata mereka.
Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata, Budi Widianarko, menilai bahwa berkurangnya mangrove menunjukkan degradasi lingkungan pesisir. Penyebabnya adalah abrasi, polusi, banjir rob, dan pembangunan proyek infrastruktur. Ia menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan masalah dari hulu, yaitu dengan memperbaiki tata ruang pesisir. “Seharusnya ada pemihakan kepada nelayan, bukan hanya industri,” katanya. Budi juga menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap berbagai produk perikanan laut.
