Pemilihan Dewan Komisaris Jakpro dan Peran Tokoh yang Terlibat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan perubahan dalam struktur kepemimpinan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di wilayah tersebut. Salah satu pengumuman terbaru yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) adalah pemberlakuan susunan Dewan Komisaris baru, yang diumumkan pada Senin (4/8/2025). Dalam daftar tersebut, ada satu nama yang menarik perhatian, yaitu Sahrin Hamid, yang dikenal sebagai salah satu tokoh dekat mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengangkat komisaris di BUMD Jakarta adalah dengan mempertimbangkan dua hal utama: keakraban dengan sosok yang bersangkutan dan kredibilitasnya. Ia menyampaikan hal ini saat berbicara di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/8/2025).
“Saya dalam mengangkat siapa pun menjadi komisaris, pendekatan pertama adalah mengenal yang bersangkutan. Yang kedua adalah kredibilitas,” ujarnya.
Sahrin Hamid sebelumnya aktif sebagai juru bicara Anies selama kampanye Pilpres 2024. Selain itu, ia juga mendukung Pramono Anung dalam Pilgub DKI 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Sahrin memiliki latar belakang politik yang kuat dan terlibat langsung dalam proses pemilihan gubernur.
Selain Sahrin, Pemprov DKI Jakarta juga menunjuk Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya. Prasetyo merupakan Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilgub DKI 2024. Selain itu, ia juga dikenal sebagai kader senior PDIP dan pernah menjabat sebagai ketua DPRD Jakarta selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024.
“Karena selama ini beliau sudah dua periode menjadi ketua DPRD, tentunya tahu urusan PAM dan saya membutuhkan itu,” ujar Pramono menjelaskan alasan penunjukan Prasetyo.
Pramono juga menegaskan bahwa semua orang yang diangkat menjadi komisaris di BUMD Jakarta adalah sosok yang telah dikenalnya. Namun, lebih dari itu, mereka memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya.
“Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” tambahnya.
Beberapa bulan sebelumnya, Pramono juga menunjuk Lies Hartono, atau lebih dikenal dengan panggilan Cak Lontong, sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Cak Lontong adalah ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano dalam Pilgub DKI 2024. Penunjukan ini menunjukkan bahwa Pramono terus memperkuat jaringan dan keterlibatan tokoh-tokoh yang dipercaya dalam struktur kepemimpinan BUMD Jakarta.
Keterlibatan Tokoh Politik dalam Struktur BUMD
Penunjukan para tokoh seperti Sahrin Hamid, Prasetyo Edi Marsudi, dan Cak Lontong dalam struktur BUMD Jakarta menunjukkan adanya keterkaitan antara politik dan bisnis di tingkat provinsi. Setiap nama yang diangkat tidak hanya memiliki latar belakang politik yang kuat, tetapi juga memiliki pengalaman dan kapasitas yang relevan dalam menjalankan tugasnya.
Berikut beberapa hal penting yang bisa dilihat dari penunjukan tersebut:
- Kepribadian dan keakraban: Pramono menekankan bahwa keakraban dengan sosok yang diangkat adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan.
- Kredibilitas dan kapasitas: Meskipun keakraban menjadi dasar, kualifikasi dan kemampuan seseorang juga menjadi pertimbangan utama.
- Latar belakang politik: Banyak dari mereka memiliki hubungan erat dengan partai politik dan tim pemenangan gubernur, sehingga memberikan keterlibatan yang lebih luas.
Dengan penunjukan-penunjukan ini, terlihat bahwa Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat struktur organisasi BUMD dengan melibatkan tokoh-tokoh yang telah terbukti memiliki kontribusi dalam berbagai bidang, baik politik maupun pemerintahan.
