Penanganan Kasus Kericuhan Pesta Pernikahan di Garut
Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Islam Nusantara (Uninus), Leni Anggraeni, menyoroti pentingnya penanganan cepat terhadap kasus kericuhan yang terjadi dalam acara pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi dan Wakil Bupati Garut. Peristiwa ini berlangsung sebulan lalu di Pendopo Garut dan mengakibatkan tiga korban jiwa. Menurut Leni, meskipun kejadian tersebut tidak disengaja, kelalaian yang terjadi harus tetap diproses secara hukum.
“Di mana ada kelalaian yang menyebabkan kematian, maka tanggung jawabnya harus ditelusuri,” ujar Leni saat berbicara di Bandung, Jumat. Ia menekankan bahwa pihak yang paling mungkin bertanggung jawab adalah EO (event organizer) yang menjadi penyelenggara acara tersebut.
Leni juga merujuk pada Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil tanpa memandang status seseorang. Hal ini terlebih lagi karena kasus ini melibatkan pejabat daerah hingga pusat.
“Polisi harus menunjukkan bahwa mereka adalah penegak hukum yang baik, sehingga hak setiap orang di mata hukum harus sama,” tambah Leni. Meskipun keluarga korban dapat memberikan maaf dan tidak menuntut penyelenggara acara, ia menilai proses pidana seharusnya tetap berlanjut.
Proses Penyidikan oleh Polda Jabar
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa Wakil Bupati Garut dan suaminya untuk menelusuri dugaan kelalaian dalam peristiwa tersebut. Namun, hingga saat ini, hasil pemeriksaan belum dapat diumumkan secara resmi kepada publik.
“Itu kemarin yang saya minta tapi belum dikasih (data hasil pemeriksaan),” kata Hendra pada 27 Juli 2025. Ia mengatakan bahwa hingga lebih dari satu bulan setelah peristiwa tersebut, Polda Jabar belum merilis perkembangan lanjutan terkait penyelidikan kasus ini.
Proses penyidikan ini dinilai sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Selain itu, masyarakat juga berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan objektif, tanpa ada intervensi atau bias apapun.
Pentingnya Proses Hukum yang Adil
Dalam konteks hukum, setiap tindakan yang menyebabkan kematian, terlepas dari motif atau niatnya, harus ditangani dengan serius. Tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi, tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Leni menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang sama bagi semua pihak. Tidak ada ruang untuk diskriminasi atau perlakuan istimewa, terutama ketika yang terlibat adalah tokoh atau pejabat. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan bisa lebih waspada dan sadar akan risiko yang mungkin terjadi dalam acara-acara besar seperti pesta pernikahan. Pengelola acara harus memastikan bahwa semua aspek keselamatan dan keamanan telah dipenuhi, termasuk dalam hal pengaturan kerumunan dan pengawasan dari pihak berwenang.
Dengan demikian, proses hukum yang adil dan transparan akan menjadi salah satu jalan terbaik untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.
