Penahanan Rumah Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro
Pengadilan tinggi Brasil, Mahkamah Agung, telah memutuskan untuk menjatuhkan tindakan penahanan rumah terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro. Keputusan ini diambil karena dugaan keterlibatan Bolsonaro dalam rencana kudeta setelah kekalahan dalam pemilu 2022 dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Peristiwa ini menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah Brasil dan negara-negara internasional.
Putusan ini diambil oleh Hakim Agung Alexandre de Moraes, yang menilai bahwa tindakan penahanan rumah diperlukan mengingat adanya pelanggaran perintah pengadilan sebelumnya. Dalam putusan tersebut, Bolsonaro dilarang menggunakan ponsel dan menerima tamu kecuali pengacara atau orang-orang yang telah disetujui pengadilan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyita ponsel milik Bolsonaro saat dilakukan penggeledahan di kediamannya di Brasilia.
Hakim Moraes menegaskan bahwa Bolsonaro sering kali mencoba menghindari perintah pengadilan. Ia menyatakan bahwa “keadilan itu buta, tapi tidak bodoh.” Meskipun demikian, tim kuasa hukum Bolsonaro membantah pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa mantan presiden mereka tidak pernah melanggar perintah pengadilan mana pun. Mereka juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Presiden AS Donald Trump merespons keputusan ini dengan menyebutnya sebagai “perburuan penyihir” dan berjanji memberlakukan tarif tambahan 50% terhadap barang impor Brasil. Trump juga mengancam akan menambah sanksi lebih lanjut jika pengadilan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Bolsonaro. Departemen Luar Negeri AS mengkritik keras keputusan penahanan rumah, menyebutnya sebagai upaya untuk membungkam oposisi dan mengancam demokrasi. Namun, tidak ada rincian yang diberikan terkait bentuk pertanggungjawaban yang dijanjikan Washington terhadap pihak-pihak yang disebut membantu tindakan itu.
Para pengamat politik Brasil, seperti Graziella Testa, profesor ilmu politik dari Universitas Federal Parana, menilai bahwa tekanan AS justru memperkuat posisi hukum Moraes. Menurutnya, tindakan Trump malah memicu simpati publik terhadap pengadilan dan pemerintahan Lula. Meski menghadapi proses hukum dan larangan kampanye, Bolsonaro tetap memiliki basis pendukung kuat. Pada Minggu lalu, ribuan simpatisannya kembali turun ke jalan dalam aksi terbesar dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam unjuk rasa di Rio de Janeiro, Bolsonaro “hadir” secara virtual melalui panggilan telepon kepada putranya, Senator Flavio Bolsonaro. Langkah ini ditafsirkan oleh pengadilan sebagai upaya mengakali larangan komunikasi publik. Senator Flavio menyebut keputusan Moraes sebagai “balas dendam pribadi” atas sanksi AS.
Kasus hukum Bolsonaro memiliki kemiripan dengan peristiwa di AS, khususnya kerusuhan Capitol 6 Januari 2021, pascakekalahan Trump. Di Brasil, pendukung Bolsonaro menyerbu lembaga-lembaga negara di Brasilia pada Januari 2023 dalam upaya menggagalkan transisi kekuasaan. Investigasi selama dua tahun membuahkan dakwaan terhadap Bolsonaro dan sejumlah sekutunya.
Berbeda dengan kasus-kasus hukum Trump yang banyak mengalami penundaan, pengadilan Brasil bergerak cepat. Pengadilan pemilu bahkan sudah melarang Bolsonaro mencalonkan diri hingga 2030.
Putra Bolsonaro lainnya, Eduardo Bolsonaro, yang kini tinggal di AS, disebut aktif melobi pemerintah Trump untuk mengambil tindakan terhadap Brasil. Ia mengklaim telah berperan dalam memengaruhi keputusan tarif dari Gedung Putih. “Moraes adalah psiko tanpa kendali,” tulisnya dalam pernyataan setelah penahanan ayahnya.
Para analis memperingatkan bahwa hubungan Brasil-AS berada di titik kritis. Leonardo Barreto dari Think Policy mengatakan bahwa Trump bisa menjadikan penahanan ini sebagai alasan eskalasi sanksi lanjutan, terutama setelah sanksi Magnitsky dikenakan terhadap Moraes. “Ini bukan hanya persoalan hukum domestik, ini sudah menjadi krisis geopolitik,” ujarnya.
