Pemecatan Bripda Mesias Siahaya Dapat Apresiasi dari Komisi III DPR
Polda Maluku telah memberikan sanksi berat kepada Bripda Mesias Siahaya dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Keputusan ini mendapatkan apresiasi dari Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR, Moh. Rano Alfath, menyatakan bahwa pemecatan anggota Brimob yang bertugas di Kota Tual merupakan bukti ketegasan Polri dalam menjaga integritas institusi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Rano mengungkapkan bahwa keputusan PTDH mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga kredibilitas sebagai lembaga penegak hukum. Menurutnya, ketegasan terhadap personel yang melanggar aturan adalah indikator penting dalam mengukur kredibilitas Polri.
”Kami mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Kapolri dan jajaran dalam menjatuhkan sanksi PTDH terhadap oknum anggota Brimob tersebut. Ketegasan ini penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan, apalagi yang sampai menghilangkan nyawa masyarakat, terlebih seorang anak,” ujarnya pada Selasa (24/2).
Meski demikian, Rano tetap mengecam tindakan pelaku yang dinilai melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ia menekankan bahwa kewenangan yang diberikan negara kepada anggota Polri seharusnya digunakan untuk melindungi warga, bukan malah menjadi alat untuk melakukan tindak kekerasan yang berdampak hilangnya nyawa.
Ia menyambut baik keterlibatan Kaseksus Itwasum Polri serta asistensi dari Divisi Propam Polri dalam mengawal penanganan kasus tersebut. Rano menilai pengawasan berlapis dan keterlibatan unsur eksternal menunjukkan seriusnya Polri dalam menjaga transparansi dan objektifitas penyidikan.
”Tidak mudah bagi sebuah institusi untuk menindak tegas anggotanya sendiri, tetapi justru di situlah letak integritas lembaga diuji. Kami mengapresiasi ruang pengawasan yang dibuka secara berlapis guna memastikan proses berjalan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rano mengingatkan bahwa sanksi etik berupa pemecatan bukanlah akhir dari segalanya. Ia mendesak agar proses hukum pidana terhadap Bripda Mesias tetap berjalan sampai tuntas. Personel Brimob Polri itu harus diadili dan dibawa ke meja hijau pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga meminta Polri memberikan keadilan kepada keluarga korban.
”Sanksi PTDH adalah konsekuensi administratif, tetapi pertanggungjawaban pidana harus tetap berjalan. Tidak boleh ada impunitas dalam kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa. Siapapun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum secara terbuka,” kata dia.
Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar dilaksanakan pada Senin (23/2) dan berakhir pada Selasa dini hari (24/2). Persidangan berlangsung selama kurang lebih 13 jam 30 menit. Mulai sekitar pukul 14.00 WIT dan selesai pada pukul 03.30 WIT.
Dadang mengungkapkan bahwa pengawas eksternal yang turut hadir dalam persidangan terdiri atas Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Edy Sutichno, Kepala UPTD Balai Pemasyarakatan Provinsi Maluku Rizka M. Sanghaji, S.H., dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bayi Hj. Tualeka.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi menjelaskan bahwa terduga pelanggar didakwa melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
”Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dipersangkakan,” tegasnya.
Karena itu, majelis KKEP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atau pemecatan secara tidak hormat dari dinas kepolisian. Atas putusan tersebut, yang bersangkutan menyatakan pikir-pikir.
