Kotacimahi.com.CO.ID – JAKARTA.
Operasi Tangkap Tangan KPK Kembali Mengamankan Hakim di Depok
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat penegak hukum. Kali ini, lembaga antirasuah mengamankan seorang hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak yang diamankan berasal dari unsur aparat penegak hukum (APH), meskipun tidak merinci identitas maupun perkara yang sedang ditangani.
“Benar, ada penangkapan di wilayah Depok. Yang pasti ada penangkapan hakim,” ujar Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Hakim yang terjaring OTT tersebut adalah Bambang Setyawan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Depok. Pasca-penangkapan, aktivitas di kantor PN Depok terpantau lengang dengan penjagaan ketat oleh aparat.
Dalam operasi senyap itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap pengurusan perkara yang sedang bergulir di PN Depok.
“Ada ratusan juta rupiah,” sebut Fitroh.
Seluruh pihak yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
Fokus KPK pada Korupsi di Lingkungan Peradilan
OTT di Depok ini menambah daftar operasi tangkap tangan KPK sepanjang awal 2026 menjadi enam kasus. Rentetan operasi tersebut mempertegas fokus KPK terhadap praktik korupsi di lingkungan peradilan, sektor yang selama ini menjadi sorotan publik terkait integritas penegakan hukum.
Beberapa bulan terakhir, KPK telah aktif dalam menindak dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Penangkapan terhadap hakim dan pejabat pengadilan menjadi bagian dari upaya lembaga tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
Langkah KPK dalam Menegakkan Kepatuhan Hukum
Penangkapan ini juga menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Dengan menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, KPK berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia.
Operasi yang dilakukan KPK sering kali berlangsung secara mendadak dan rahasia, sehingga sulit bagi pelaku untuk melakukan persiapan atau menghilangkan barang bukti. Hal ini membuat KPK semakin efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.
Masa Depan KPK dan Tantangan yang Dihadapi
Meski KPK telah berhasil menangani beberapa kasus besar, lembaga tersebut tetap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa pihak masih mengkritik kinerja KPK, termasuk dalam hal koordinasi dengan lembaga lain dan pengambilan keputusan yang dianggap terlalu cepat.
Namun, dengan adanya OTT yang terus dilakukan, KPK membuktikan bahwa lembaga ini tetap aktif dalam memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk di lingkungan peradilan.
Kesimpulan
Penangkapan hakim di PN Depok merupakan salah satu contoh nyata dari upaya KPK dalam memerangi korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Dengan adanya operasi seperti ini, diharapkan akan muncul efek jera bagi pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
