KPK Lakukan OTT Terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan tindakan tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada Kamis (21/8/2025), lembaga antirasuah ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Kejadian ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan.
Informasi mengenai penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia membenarkan bahwa penangkapan dilakukan terkait dugaan pemerasan. Selain Immanuel Ebenezer, sebanyak 10 orang lainnya juga diamankan bersamanya dalam operasi tersebut. Saat ini, KPK sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka. Menurut aturan yang berlaku, lembaga tersebut memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
Operasi ini menjadi yang kelima yang dilakukan KPK pada tahun 2025. Sebelumnya, lembaga ini telah melakukan beberapa kali OTT terhadap berbagai pejabat dan anggota legislatif. Pada bulan Maret lalu, KPK menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di bulan Juni 2025, KPK kembali melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selain itu, pada 7–8 Agustus 2025, KPK juga melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Operasi tersebut menyasar kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kemudian, pada 13 Agustus 2025, KPK menggelar OTT di Jakarta terkait dugaan suap pengelolaan kawasan hutan.
Rangkaian OTT yang dilakukan KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Kasus terbaru ini mendapat perhatian besar dari masyarakat karena melibatkan pejabat setingkat wakil menteri. Immanuel Ebenezer sendiri dikenal sebagai tokoh aktivis sebelum bergabung dengan pemerintahan. Penangkapannya mengejutkan banyak pihak karena posisinya di Kementerian Ketenagakerjaan sangat strategis.
Kini, publik menantikan sikap tegas KPK dalam menuntaskan kasus ini. Jika benar terbukti melakukan pemerasan, hal ini bisa menjadi catatan buruk bagi kabinet dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara. Dengan adanya OTT yang terus dilakukan, KPK menunjukkan bahwa mereka tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan korupsi.
