Penetapan Tersangka Kasus Suap Pembangunan RSUD Kolaka Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis (ABZ), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Penetapan ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar, pada Kamis (7/8).
Selain Abdul Azis, lima orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), PPK proyek pembangunan RSUD Koltim Ageng Dermanto (AGD), pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP) Deddy Karnady (DK), dan pihak swasta KSO PT PCP Arif Rahman (AR).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa KPK telah menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, ia menyatakan bahwa KPK telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang memadai.
Proyek RSUD dengan Nilai Besar
Pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur memiliki nilai proyek sebesar Rp 126,3 miliar. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2025. Proyek ini juga merupakan bagian dari program Quick Wins Presiden, yang dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Meski menjadi bagian dari program prioritas nasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, proyek ini justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp 4,5 triliun. Di antaranya, ada 12 RSUD yang menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.
Awal Konstruksi Perkara
Konstruksi perkara dimulai pada Desember 2024. Saat itu, Kementerian Kesehatan diduga bertemu dengan lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaan pembuatan Basic Design 12 RSUD dibagi dengan cara penunjukan langsung. Untuk RSUD Kolaka Timur, dikerjakan oleh NB.
Pada Januari 2025, Pemkab Kolaka Timur bertemu Kemenkes membahas pengaturan lelang pembangunan RSUD. Diduga, AGD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan sejumlah uang kepada ALH. Selanjutnya, ABZ bersama pejabat daerah lain berangkat ke Jakarta untuk mengondisikan agar PT PCP memenangkan lelang yang telah diumumkan di LPSE Koltim.
Penandatanganan Kontrak dan Penarikan Uang
Proses tersebut berujung pada penandatanganan kontrak pekerjaan pada Maret 2025 antara AGD dan PT PCP dengan nilai proyek Rp 126,3 miliar. Pada April 2025, AGD memberikan uang Rp 30 juta kepada ALH di Bogor. Pada Mei dan Juni, PT PCP melalui DK menarik sekitar Rp 2,09 miliar. Sebagian, sebesar Rp 500 juta, diberikan kepada AGD di lokasi proyek.
Selanjutnya, pada Agustus 2025, DK kembali menarik cek senilai Rp 1,6 miliar untuk diserahkan kepada AGD, yang kemudian meneruskannya kepada YS, staf ABZ. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ABZ. DK juga menarik tunai Rp 200 juta yang kemudian diberikan kepada AGD, serta penarikan cek sebesar Rp 3,3 miliar.
Penangkapan dan Tuntutan Hukum
Tim KPK kemudian melakukan penangkapan terhadap AGD. Saat itu, ditemukan barang bukti uang tunai Rp 200 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen atau sekitar Rp 9 miliar dari total nilai proyek. Komitmen fee ini diminta oleh AGD kepada pihak PT PCP sebagai imbalan pengondisian proyek.
Atas perbuatannya, DK dan AR sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan ABZ, AGD, dan ALH, sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
