Penetapan Tersangka Terhadap Bambang Rudijanto dalam Kasus Bansos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, atau yang lebih dikenal dengan nama Rudy Tanoe, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan bantuan sosial (bansos) selama masa darurat pandemi Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos). Pengumuman ini dilakukan setelah pihak KPK merespons permohonan praperadilan yang diajukan oleh Rudy Tanoe ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Penetapan status tersangka terhadap Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) ini menjadi langkah lanjutan dari penyidikan yang sudah berlangsung sebelumnya. Kasus ini berkembang dari penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020 hingga 2021. Diperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai angka Rp200 miliar.
Pengembangan kasus ini dimulai dari dugaan tindak pidana suap terkait pengadaan bansos Jabodetabek pada tahun 2020, yang sebelumnya telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Setelah itu, KPK memperluas penyelidikan ke dalam dugaan korupsi dalam proses pengangkutan dan logistik bansos tersebut.
Sebelum penetapan tersangka, KPK telah melakukan beberapa langkah antisipatif. Pada 19 Agustus 2025, pihak KPK mengambil tindakan pembatasan ke luar negeri terhadap empat orang yang terkait dengan kasus ini. Keempat orang tersebut adalah:
- Edi Suharto (ES): Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.
- Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT): Komisaris Utama DNR Logistics.
- Kanisius Jerry Tengker (KJT): Direktur Utama DNR Logistics periode 2018-2022.
- Herry Tho (HER): Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021-2024.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa penyidik sedang memperluas investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengelolaan bansos.
Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Rudy Tanoe mengajukan permohonan praperadilan pada 25 Agustus 2025. Ia meminta kepada pengadilan agar penetapan tersangka yang dikeluarkan KPK dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Proses praperadilan ini akan menjadi ujian terhadap prosedur yang digunakan oleh penyidik KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Proses hukum ini menunjukkan bahwa KPK tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Meski ada upaya dari pihak terdakwa untuk menggugat prosedur, KPK tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dengan adanya peningkatan aktivitas penyidikan dan pengambilan tindakan terhadap pihak-pihak terkait, masyarakat dapat melihat bahwa KPK tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan sistem hukum di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pejabat maupun swasta, tetap mematuhi aturan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
