Anggota DPR RI Kecam Tindakan Kekerasan di Nagori Sihaporas
Anggota DPR RI Martin Manurung menyampaikan kecaman terhadap dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak keamanan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat Nagori Sihaporas, Simalungun, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada Senin (22/9/2025), dan langsung mendapat perhatian dari Martin setelah menerima informasi dari mantan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan.
Martin mengatakan bahwa ia langsung merespons informasi tersebut dengan menyampaikannya kepada Kapolda Sumut. Ia menjelaskan bahwa hal itu dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan adanya penanganan yang tepat terhadap kejadian yang menimpa warga setempat.
“Saya tadi diberitahu oleh Pak Abdon Nababan dan informasi tersebut sudah saya sampaikan kepada Kapolda Sumut,” ujar Martin saat berada di Jakarta, dalam acara Rapat tentang RUU Hak Cipta di Badan Legislasi DPR RI.
Menurut Martin, respons dari Kapolda Sumut cukup cepat. Ia menyebut bahwa Kapolres Simalungun telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan lebih lanjut. “Baik, Pak, Kapolres sudah ke lokasi dan ambil alih, terima kasih,” kata Martin menirukan respons Kapolda.
Martin mengecam tindakan yang diduga dilakukan oleh petugas keamanan TPL terhadap masyarakat Nagori Sihaporas. Menurut informasi yang ia dapatkan, kejadian ini mengakibatkan beberapa korban luka-luka. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan semacam ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Bagaimanapun tindakan kekerasan itu harus ditindak, dan pihak kepolisian harus bersikap adil dalam menangani kasus ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Martin menyebutkan bahwa dari informasi yang ia terima, diduga petugas keamanan perusahaan menggunakan senjata tajam dalam menghadapi masyarakat. Selain itu, mereka juga disebut menggunakan alat seperti stik listrik dan tongkat kayu untuk mengintimidasi warga.
Ia menyerukan agar penyidikan terhadap peristiwa ini dilakukan secara transparan dan objektif. Martin berharap agar pihak kepolisian bisa segera menemukan fakta-fakta terkait kejadian tersebut dan memberikan keadilan bagi para korban.
Dalam konteks yang lebih luas, Martin menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat yang sering kali menjadi korban dari konflik antara perusahaan dan komunitas setempat. Ia menilai bahwa keterlibatan pihak berwajib harus selalu berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.
Peristiwa ini juga menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di daerah-daerah yang memiliki masyarakat adat harus lebih ketat. Martin menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani isu-isu serupa.
Dengan adanya kecaman dan tuntutan dari anggota DPR ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua pihak terkait.
