Sistem Rujukan Berjenjang dalam Program JKN: Pentingnya Konsultasi ke FKTP Sebelum Ke Rumah Sakit
Dalam sistem pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terdapat aturan penting yang harus dipatuhi oleh setiap peserta. Salah satu prinsip utama dalam program ini adalah adanya sistem rujukan berjenjang, di mana setiap peserta wajib mengakses layanan kesehatan terlebih dahulu melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebelum dapat dirujuk ke rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Hal ini tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Peran FKTP sebagai Garda Terdepan
FKTP seperti Puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktik perorangan berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan awal, mendiagnosis, dan memberikan pengobatan dasar kepada peserta JKN. Selain itu, FKTP juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi serta mendorong upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
“FKTP harus menjadi pihak yang paling mengetahui riwayat kesehatan peserta karena mereka merupakan akses layanan kesehatan yang paling dekat dengan jangkauan peserta,” ujar Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan.
Tujuan Sistem Rujukan Berjenjang
Sistem rujukan berjenjang bukan dimaksudkan untuk mempersulit peserta, melainkan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dengan demikian, tenaga medis di rumah sakit dapat fokus pada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan, bukan hanya penyakit ringan yang bisa ditangani di tingkat pertama.
“Apabila semua penyakit harus ditangani di rumah sakit, termasuk penyakit ringan, maka bisa terjadi penumpukan pasien. Tenaga medis di rumah sakit yang seharusnya menangani kasus-kasus yang benar-benar membutuhkan penanganan lanjutan, jadi tidak bisa berperan optimal jika waktunya habis untuk menangani penyakit ringan,” tambah Rizzky.
Ketentuan Rujukan ke Rumah Sakit
Rujukan ke rumah sakit hanya diberikan apabila peserta memang membutuhkan pelayanan spesialistik, atau ketika FKTP tidak dapat menangani kondisi pasien akibat keterbatasan fasilitas, peralatan, atau tenaga medis. Rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis, bukan karena permintaan pribadi peserta atau alasan praktis semata.
“Hal ini penting untuk dipahami, karena salah satu prinsip utama dalam Program JKN adalah memastikan peserta mendapatkan pelayanan yang sesuai kebutuhan medisnya, bukan sekadar keinginan peserta. FKTP akan menentukan apakah suatu kondisi dapat ditangani cukup di tingkat pertama, atau memang memerlukan penanganan di tingkat lanjutan,” ujar Rizzky.
Klasifikasi Rumah Sakit dalam Sistem Rujukan
Rumah sakit rujukan juga memiliki klasifikasi berdasarkan kemampuan dan fasilitas yang dimilikinya, yakni rumah sakit kelas D, C, B, dan A. Rumah sakit kelas D umumnya memiliki layanan dasar dan terbatas, sementara kelas A adalah rumah sakit rujukan tertinggi dengan fasilitas dan tenaga medis yang paling lengkap, termasuk dokter subspesialis dan teknologi kedokteran yang canggih.
“Penempatan rujukan ke rumah sakit pun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan medis peserta JKN, dan kompetensi dari masing-masing rumah sakit,” ujar Rizzky.
Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan
Tidak semua rujukan dilakukan secara vertikal dari tingkat bawah ke atas. Ada juga rujukan antar fasilitas kesehatan dalam tingkatan yang sama. Misalnya, sebuah rumah sakit dapat merujuk ke rumah sakit lain yang memiliki kompetensi medis tertentu (seperti tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun daya tampung) yang tidak dimiliki oleh rumah sakit perujuk.
“BPJS Kesehatan telah mengembangkan sistem rujukan yang terintegrasi antar fasilitas kesehatan. Dalam sistem ini, masing-masing telah dipetakan dan diprofilkan berdasarkan kemampuan, sarana prasarana, dan jenis layanan yang tersedia,” tambah Rizzky.
Kesimpulan
Sistem rujukan berjenjang dalam Program JKN tidak hanya tentang alur administratif, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan alur yang telah diatur sedemikian rupa, Rizzky berharap peserta JKN mendapatkan pelayanan yang tepat, di tempat yang tepat, dan oleh tenaga medis sesuai dengan kompetensinya.
