Tegaskan Sanksi Tegas untuk Prajurit TNI yang Terlibat dalam Kematian Prada Lucky Namo
Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, menegaskan perlunya sanksi tegas terhadap 20 prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky Namo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dudung saat ditemui di Istana, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).
Menurut Dudung, para prajurit yang terbukti terlibat dalam kejadian tersebut harus dipecat dari dinas militer dan tetap menjalani proses hukum pidana. Ia menekankan bahwa sanksi yang diberikan tidak boleh hanya sebatas pemecatan, tanpa ada konsekuensi hukum yang jelas.
“Sanksinya sudah pasti tegas itu. Pastinya yang terlibat langsung dipecat itu. Tetapi, tetap menjalani hukuman, enggak bisa dipecat begitu saja, terus bebas,” tegas Dudung.
Dorong Penegakan Hukum dan Disiplin Militer
Kasus kematian Prada Lucky Namo mencuat ke publik setelah adanya dugaan kekerasan dalam proses pembinaan internal. Dudung menilai bahwa penegakan hukum secara adil dan transparan menjadi langkah penting untuk menjaga citra serta marwah TNI di mata rakyat.
“Kalau tidak ada ketegasan, maka kejadian serupa bisa berulang. Hukum harus berjalan agar ada efek jera,” ujar Dudung.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, namun tetap memperhatikan aspek keadilan. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Perketat Pengawasan dalam Masa Orientasi Prajurit Baru
Selain mendorong pemecatan dan proses hukum, Dudung juga menekankan perlunya perbaikan sistem pengawasan, khususnya dalam masa orientasi prajurit baru. Ia menilai peran langsung komandan di setiap level sangat krusial untuk mencegah praktik kekerasan.
“Ya, pengetatan terutama dalam pengawasan. Baik danru, danton, sampai danki, ini harus terjun ke lapangan setiap ada program atau kegiatan prajurit yang baru masuk. Orientasi itu harus dilaksanakan dengan ketat,” jelasnya.
Dudung menekankan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh komandan tingkat atas, tetapi juga oleh semua lapisan personel TNI. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap prajurit baru mendapatkan pembinaan yang benar dan aman.
Imbauan untuk Pimpinan TNI
Dudung berharap pimpinan TNI dapat menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki pola pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, disiplin militer harus ditegakkan tanpa mengorbankan keselamatan prajurit.
“Pembinaan harus keras dalam arti disiplin, tapi jangan sampai berujung pada kekerasan yang merenggut nyawa. Itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Dudung menambahkan.
Ia menegaskan bahwa TNI harus selalu berkomitmen untuk menjaga martabat dan kehormatan institusi, termasuk melalui penerapan aturan yang jelas dan transparan. Dengan demikian, TNI dapat tetap menjadi kekuatan yang dihormati dan dipercaya oleh rakyat.
