Keprihatinan atas Dugaan Pemerasan terhadap Bupati Sukoharjo
DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap dugaan pemerasan yang menimpa Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Organisasi ini meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh tanpa memandang siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
Ketua DPC GPM Sukoharjo, Ajiyono, mengungkapkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Etik menjadi bukti bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan. Ia menilai hal ini sebagai alarm keras terhadap mentalitas koruptif yang masih menggerogoti integritas bangsa dan menghambat kesejahteraan rakyat.
“Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa korupsi masih menjadi musuh nyata yang harus segera diatasi,” ujarnya dalam pernyataannya, Sabtu 11 Juli 2026 malam.
GPM menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut karena dinilai mencoreng nama baik Kabupaten Sukoharjo. Organisasi kepemudaan ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata, tetapi harus mengungkap seluruh pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.
Kekecewaan terhadap Besarnya Aset yang Terkait
Sekretaris Jenderal DPC GPM Sukoharjo, Nono Sriyono, menyampaikan bahwa pihaknya terkejut dengan dugaan besarnya aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia menyoroti ironi yang terjadi ketika masih banyak masyarakat yang berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami sangat terkejut sekaligus geram melihat akumulasi total aset bernilai luar biasa fantastis yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut,” tegasnya.
Karena itu, GPM meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut perkara hingga ke akar, menelusuri seluruh aliran dana, menyita aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Penegakan Hukum yang Transparan dan Profesional
Menurut GPM, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih agar mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan Sukoharjo bersih dari praktik korupsi.
Selain itu, DPC GPM mengajak seluruh elemen masyarakat, kalangan pemuda, serta aktivis di Sukoharjo untuk memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar praktik penyalahgunaan wewenang tidak kembali terulang.
[GAMBAR-0]
“GPM berkomitmen mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan benar-benar ditegakkan dan Sukoharjo bersih dari praktik korupsi,” pungkas Nono.
Leave a Reply