13 Pejabat Cilacap Kena OTT KPK, Termasuk Sekda dan Direktur RSUD

KPK Menahan Bupati dan Sekda Cilacap Terkait OTT Pemerasan THR Massal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Bupati Cilacap dan Sekda setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pemerasan THR massal. Operasi ini mengamankan total 27 orang, termasuk 13 pejabat pemerintah daerah yang dibawa ke Jakarta untuk penyidikan intensif.

Daftar Pejabat yang Ditahan

Beberapa pejabat yang ditahan antara lain:
– Syamsul Auliya Rachman – Bupati Cilacap periode 2025–2030 (Tersangka).
– Sadmoko Danardono – Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap (Tersangka).
– Sumbowo – Asisten I Kabupaten Cilacap.
– Ferry Adhi Dharma – Asisten II Kabupaten Cilacap.
– Budi Santoso – Asisten III Kabupaten Cilacap.
– Hasanudin – Plt Direktur RSUD Cilacap.
– Rochman – Kepala Satpol PP Cilacap.
– Wahyu – Kepala Dinas PUPR.
– Sigit – Kepala Dinas Pertanian.
– Paiman – Kepala Dinas Pendidikan.
– Bambang – Kepala Dinas PSDA.
– Rosalina – Kepala Bidang Tata Ruang.
– Wahyu Indra – Kepala Bidang Irigasi.

Kronologi OTT dan Modus Pemerasan

Operasi ini bermula dari dugaan bahwa Bupati Syamsul Auliya memerintahkan Sekda Sadmoko untuk mengumpulkan dana THR pribadi dari 25 Dinas, 2 RSUD, dan 20 puskesmas dengan target total Rp750 juta. Tim penyidik awalnya mengamankan 27 orang untuk pemeriksaan awal di Polres Banyumas.

KPK berhasil menyita dokumen serta uang tunai senilai Rp610 juta yang ditemukan terbungkus di dalam goodie bag (kantong belanja). Uang tersebut disembunyikan di rumah pribadi dan ruang kerja Asisten II, Ferry Adhi Dharma.

Penahanan dan Proses Hukum

Bupati dan Sekda kini resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Maret hingga 2 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penangkapan pada Jumat (13/3/2026) tersebut mencoreng wajah pelayanan publik karena turut menyeret sektor kesehatan hingga unsur penegak Perda.

Dampak Skandal THR

Skandal ‘pajak THR’ yang meruntuhkan gerbong birokrasi ini menjadi rapor merah bagi tata kelola daerah. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten Cilacap.