Kunjungan ke Halmahera Barat: Keterlibatan Langsung dengan Warga
Dr. R. Graal Taliawo, anggota DPD-RI dari Maluku Utara, baru saja melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Barat. Ini merupakan salah satu kabupaten yang dikunjungi setelah dilantik pada Oktober 2024. Sebelumnya, ia telah berkunjung ke beberapa kabupaten lain seperti Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.
Pada kunjungan kali ini, Graal Taliawo mengunjungi berbagai desa di Kecamatan Loloda serta wilayah lainnya seperti Ibu Selatan, Ibu Utara, Ibu Tengah, Sahu Timur, Sahu, dan Jailolo. Perjalanan ini terbilang menantang karena sebagian besar jalan darat belum tersedia, sehingga warga menggunakan transportasi laut seperti longboat untuk pergi antar desa.
Transportasi Laut sebagai Solusi Utama
Di Kecamatan Loloda, transportasi laut menjadi sarana utama antar desa. Graal Taliawo menyampaikan bahwa kondisi ini sangat bergantung pada cuaca dan pasang surut air laut. Jika air surut, warga harus mendorong longboat, sementara saat gelombang tinggi, mereka sulit keluar dari desa. Hal ini bisa menjadi masalah serius jika ada kebutuhan mendesak seperti akses layanan kesehatan.
Diskusi Substansi Tanpa Politik Uang
Graal Taliawo juga melaksanakan safari politik tanpa politik uang atau amplop. Tujuannya adalah untuk berdiskusi langsung dengan warga tentang kebijakan pemerintah pusat dan memberi masukan untuk peningkatan pembangunan daerah. Ia menjelaskan pentingnya pendidikan politik, termasuk konsep Trias Politica, spiral korupsi, serta fungsi DPD sesuai UUD 1945 Pasal 22D.
Selain itu, ia juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini di DPD. Ia menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengusulkan rancangan undang-undang, membahas undang-undang, serta melakukan pengawasan atas undang-undang yang berlaku.
Tanggapan Positif dari Warga
Warga Desa Salu dan Bantoli menyambut baik kehadiran Graal Taliawo. Mereka merasa senang dapat berdiskusi secara berkualitas dan memperoleh informasi tentang fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota legislatif. Mereka juga menyadari pentingnya pengawasan terhadap kinerja eksekutif agar alokasi anggaran dapat lebih efektif.
Masalah Publik yang Diangkat
Di beberapa desa, warga menanyakan tentang perpindahan pembangunan Rumah Sakit Pratama dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu. Mereka bertanya-tanya apa alasan pemindahan tersebut. Menurut Graal Taliawo, hal ini jelas melanggar aturan karena anggaran Tahap 1 sudah dialokasikan untuk pembangunan di Desa Jano, Loloda.
Selain itu, warga juga mengeluhkan tidak adanya jalan darat yang menghubungkan antar desa di Loloda. Mereka merasa terbatas dalam mobilitas karena hanya bergantung pada transportasi laut. Jika jalan darat dibangun, maka akan sangat membantu akses ke berbagai pelayanan dan kesempatan ekonomi.
Masalah Sampah dan Infrastruktur
Masalah sampah juga menjadi isu penting di daerah pesisir dan kepulauan. Di semua desa di Loloda, belum ada sistem pengolahan sampah yang efektif. Sampah dibuang ke sungai atau laut, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Di Kecamatan Ibu, sistem open dumping masih digunakan, yang tidak menyelesaikan masalah sampah secara jangka panjang.
Di beberapa desa, seperti Desa Goin, warga juga mengeluhkan jalan tani yang belum dibangun meskipun sudah disampaikan melalui Musrenbang. Mereka merasa terganggu dalam usaha pertanian mereka.
Konflik Lahan dengan Hutan Lindung
Masih ditemukan kasus lahan warga bersinggungan dengan area hutan lindung. Warga Desa Gamlamo mengatakan bahwa dusun mereka masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga tidak bisa disertifikatkan. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengelola lahan karena belum ada kepastian hukum.
Tindak Lanjut Evaluasi
Graal Taliawo menyatakan bahwa semua catatan evaluasi dari warga akan dipelajari dan dikategorisasi sesuai lingkup kerja DPD. Jika masalah tersebut berada dalam lingkup Kementerian, maka akan ditindaklanjuti ke Kementerian terkait. Jika dalam lingkup Pemerintah Daerah, maka akan disampaikan ke Gubernur atau Bupati terkait. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan Maluku Utara secara lebih baik.
