Dedi Mulyadi Berbicara Tentang Ambisi Politik dan Kebijakan Study Tour dalam Podcast
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, hadir dalam acara podcast milik Deddy Corbuzier. Dalam sesi tersebut, ia menjelaskan berbagai isu yang sering muncul terkait dirinya, termasuk soal ambisi menjadi Gubernur Jakarta dan kebijakan larangan study tour.
Pada acara Close The Door yang digelar pada Senin (4/8/2025), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan karena banyaknya kritik yang diterimanya, terutama dari warga Jakarta.
“Saya merasa aneh, saya ini Gubernur Jawa Barat, di kampung-kampung ngomongnya Sunda, tapi yang nyerang domisilinya Jakarta,” ujarnya. Menurut Dedi, orang-orang Jakarta cenderung lebih memperhatikan dirinya dibandingkan penduduk Jawa Barat sendiri.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki cita-cita untuk menjadi gubernur Jakarta. “Saya jadi gubernur Jabar. Nanti ya gimana nanti saja (menjadi gubernur Jakarta), setiap hidup kan selalu ada kemungkinan,” katanya.
Deddy Corbuzier beberapa kali bertanya tentang kemungkinan Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jakarta. Meski tidak menutup kemungkinan, Dedi mengatakan bahwa fokusnya tetap pada Jawa Barat.
Julukan Gubernur Konten dan Strategi Marketing
Selain itu, Deddy Corbuzier juga membahas julukan “gubernur konten” yang diberikan kepada Dedi. Menurut Deddy, banyak orang menganggap bahwa Dedi menggunakan konten sebagai persiapan untuk pemilu berikutnya.
Dedi menjawab bahwa setiap pemimpin ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat. Baginya, konten yang dibuat merupakan bagian dari strategi marketing di Jawa Barat. “Jadi problem kan di sini postingannya di baca oleh seluruh warga Indonesia,” ujarnya.
Deddy juga menyampaikan bahwa konten bisa menjadi kendaraan politik maupun bisnis. Dedi tertawa mendengar pernyataan tersebut, namun tetap mengakui bahwa konten memang bisa menjadi alat promosi yang efektif.
Kebijakan Larangan Study Tour
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi juga membahas kebijakan larangan study tour yang sempat ramai diperbincangkan. Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut sering kali hanya menjadi beban bagi orangtua murid tanpa tujuan pendidikan yang jelas.
Menurut Dedi, study tour seharusnya berkaitan dengan penelitian dan pembelajaran, bukan sekadar jalan-jalan. Ia menyinggung kebiasaan pejabat yang sering melakukan studi banding, yang akhirnya membuat anak-anak sekolah ikut-ikutan.
“Jalan-jalan boleh, tugas Gubernur jalan-jalan di Jawa Barat, yang gak boleh ke luar negeri menggunakan dana negara, study tour itu kan sebenarnya anak sekolah itu ngikutin pejabat, pejabatnya banyak studi banding,” ujarnya.
Dedi juga mempertanyakan urgensi dan manfaat study tour. Banyak kali, kegiatan ini lebih fokus pada rekreasi daripada menjadi sarana belajar. “Kadang-kadang anak sekolah itu study tour ke tempat yang tidak ada hubungannya sama pelajaran, malah lebih mahal dari jalan-jalan keluarga,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa protes terhadap gagasan-gagasan yang diusulkan justru lebih baik daripada menjadi pemimpin yang tidak punya gagasan. “Kalau protes gagasannya berarti mendapat perhatian, kan lebih baik jadi pemimpin yang gagasannya diprotes, dari pada pemimpin yang gak punya gagasan,” tegasnya.
