Penyerahan Jabatan Kabais TNI sebagai Respons atas Kasus Penyiraman Air Keras
Pada hari Rabu (25/3/2026), Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo, secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatan anak buahnya dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Peristiwa ini menjadi gelombang panas yang memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk di lingkungan militer sendiri. Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengumumkan penyerahan jabatan tersebut dalam konferensi pers singkat di Mabes TNI, Cilangkap.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” ujarnya.
Teka-Teki di Balik Kursi Kabais
Meskipun mengonfirmasi penyerahan jabatan tersebut, Mayjen Aulia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan mengenai status Letjen Yudi—apakah ia mengundurkan diri secara sukarela atau dicopot secara paksa oleh Panglima TNI.
Konferensi pers sempat memanas saat awak media mempertanyakan siapa pengganti Yudi. Namun, jenderal bintang dua itu hanya melempar senyum tipis sebelum menyudahi pertemuan. “Terima kasih,” ucapnya singkat sambil bergegas meninggalkan ruangan.
Awal dari Skandal
Skandal ini bermula pada Kamis malam (12/3/2026), saat Andrie Yunus diserang di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ironisnya, pelaku penyerangan diduga kuat adalah empat prajurit TNI yang bertugas di Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI, yakni NDP, SL, BHW, dan ES.
Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Andrie menyelesaikan rekaman siniar (podcast) di kantor YLBHI yang membahas isu sensitif: “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia.”
Hingga saat ini, Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif di RS Cipto Mangunkusumo. Kondisinya cukup memprihatinkan dengan luka bakar kimia mencapai 20 persen di tubuhnya.
“Pasien mengalami trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga pada fase akut,” bunyi laporan medis terbaru dari pihak rumah sakit.
Keempat tersangka kini telah mendekam di sel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Tuntutan Transparansi yang Lebih Besar
Bagi publik, penyerahan jabatan Kabais ini barulah awal dari tuntutan transparansi yang lebih besar atas teror terhadap pembela HAM. Masyarakat menantikan jawaban yang jelas dan tindakan tegas dari institusi militer terkait peristiwa ini.
Selain itu, banyak pihak juga mengecam sikap diam dari pihak militer terkait investigasi yang sedang berlangsung. Mereka berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan tidak ada yang terlewat dalam penyelidikan ini.
Leave a Reply