Kepedulian Menteri Pertanian terhadap Korupsi di Sektor Pertanian
Kotacimahi.com.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menyoroti praktik korupsi yang marak terjadi di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa penindakan tegas menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola sektor pangan. Menurutnya, kejahatan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Amran menyampaikan bahwa langkah hukum tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pertanian. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain perbaikan distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur, serta penguatan produksi nasional. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik, termasuk melibatkan mahasiswa dalam proses pengawasan.
“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, sudah ada 76 tersangka,” kata Mentan saat berbicara di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa penindakan terus berjalan seiring masuknya laporan dari berbagai pihak. Kementerian Pertanian menindaklanjuti setiap temuan di lapangan, termasuk laporan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam forum diskusi.
Sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berdiskusi dengan Amran terkait persoalan sektor pangan. Dalam forum tersebut, berbagai keluhan disampaikan, mulai dari distribusi pupuk hingga praktik ilegal komoditas.
“Dicabut tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh,” ujarnya.
Amran mencontohkan laporan mahasiswa terkait kelangkaan pupuk di Nusa Tenggara Barat yang langsung ditindak dengan pencabutan izin distributor. Ia juga menyebut adanya laporan peredaran bawang ilegal di Sumatera Utara yang segera ditindak aparat.
Menurut dia, pembiaran terhadap pelanggaran berpotensi memperluas praktik kejahatan di sektor pertanian. Karena itu, tindakan cepat menjadi kunci dalam menjaga sistem distribusi tetap sehat.
“Kalau kita melakukan satu kali pembiaran, sama dengan beternak kejahatan di Republik ini,” ujarnya.
Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Sektor Pertanian
Amran menilai peran mahasiswa sebagai pengkritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan. Kementan membuka akses pelaporan bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan di lapangan. Ia menyebut laporan terkait pupuk langka dan komoditas ilegal menjadi contoh konkret keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan.
“Laporkan, ada tadi pupuk langka. Kemudian ada ilegal dari Sumatera Utara, itu BEM yang melaporkan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan kebijakan untuk menjaga kinerja sektor pertanian. Amran menyinggung penurunan harga pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dan stok pangan nasional. Ia menyebut stok beras nasional berada pada posisi kuat dan menjadi indikator penguatan sektor pertanian dalam beberapa waktu terakhir.
“Gudang kita sudah penuh, stok beras kita tertinggi selama merdeka, sekitar 5 juta ton hingga 5,2 juta ton,” kata Amran.
Dalam kesempatan itu, Mentan juga mengaitkan penguatan sektor pertanian dengan program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai mampu menciptakan permintaan besar bagi produk pertanian. Ia menilai MBG berperan sebagai penyerap hasil produksi petani sehingga mendukung keberlanjutan usaha tani.
“MBG berdiri menjadi off-taker petani, 160 juta petani Indonesia,” ujarnya.
Amran menambahkan, pemerintah juga menjaga keseimbangan harga agar petani tetap memperoleh pendapatan yang layak. Pendapatan petani yang masih relatif rendah menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan.
“Pendapatan petani per hari kita hitung sama mahasiswa BEM seluruh Indonesia, itu pendapatannya hanya Rp 37.000 per hari,” ucapnya.
Amran menegaskan penindakan terhadap pelanggaran akan terus dilakukan tanpa kompromi. Bahkan, pelanggaran yang melibatkan aparatur internal kementerian juga telah ditindak tegas. Pemerintah mendorong kolaborasi antara aparat, mahasiswa, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan sektor pertanian. Penguatan tata kelola dan penegakan hukum diharapkan menjaga kepercayaan publik serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Amran menekankan mahasiswa memiliki peran penting untuk mengawasi berbagai program pemerintah. Menurutnya, kritik dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dibutuhkan, asal kritik tersebut bersifat membangun dengan berbasis informasi dan data yang aktual.
Leave a Reply